Nasib BBM Subsidi 2027 Segera Terungkap dalam Nota Keuangan Presiden Prabowo

Daftar Isi

 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya pada Jumat, 14 Agustus 2026. Pidato tersebut menjadi salah satu agenda penting karena akan memuat arah kebijakan fiskal pemerintah, termasuk proyeksi subsidi energi pada tahun depan.

Bersumber dari Liputan6.com ,Pidato Nota Keuangan akan disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato Nota Keuangan pada pukul 15.42 hingga 15.57 WIB.

Kuota BBM Subsidi Jadi Perhatian

Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBN 2027 adalah kebijakan energi, khususnya volume BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, subsidi listrik, lifting minyak dan gas bumi, serta asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR RI telah menyepakati sejumlah asumsi dasar sektor ESDM yang menjadi bagian dari pembahasan RAPBN 2027.

Pemerintah menempatkan anggaran sektor energi untuk mendukung ketahanan energi sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan infrastruktur kelistrikan, program listrik desa, penyediaan converter kit bagi petani, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Kebijakan tersebut diarahkan agar anggaran energi tidak hanya menjaga ketersediaan pasokan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Volume BBM Bersubsidi 2027

Dalam pembahasan RAPBN 2027, asumsi volume BBM bersubsidi ditetapkan pada kisaran 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter (KL).

Rinciannya meliputi:

Minyak tanah: sekitar 0,543-0,561 juta KL.

Minyak solar: sekitar 18,80-19,00 juta KL.

Selain BBM, pemerintah dan DPR juga menyepakati asumsi volume LPG 3 kilogram sebesar 8 juta metrik ton (MT).

Angka tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kebutuhan anggaran subsidi energi pada 2027. Namun, besaran finalnya masih dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, harga energi global, kondisi geopolitik, serta kebijakan pemerintah terkait penyaluran subsidi.

Subsidi Solar dan Listrik

Dalam pembahasan sektor energi, pemerintah dan DPR juga menyepakati subsidi tetap untuk minyak solar atau Gasoil 48 sebesar Rp1.000 per liter.

Sementara itu, alokasi subsidi listrik diproyeksikan berada pada kisaran Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun.

Besaran tersebut menunjukkan bahwa subsidi energi masih menjadi komponen penting dalam APBN. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan menjaga daya beli masyarakat dengan upaya meningkatkan ketepatan sasaran subsidi serta kesehatan fiskal negara.

Asumsi Harga Minyak Mentah dan Lifting

Untuk asumsi harga minyak mentah Indonesia, pemerintah dan DPR menyepakati kisaran US$70-US$95 per barel.

Sementara itu, target lifting minyak dan gas bumi ditetapkan pada kisaran 1,556 juta-1,610 juta barel oil equivalent per day (BOEPD).

Target tersebut terdiri atas lifting minyak bumi sekitar 605 ribu-620 ribu barel per hari (BOPD) dan lifting gas bumi sekitar 951 ribu-990 ribu BOEPD.

Adapun kebutuhan cost recovery diproyeksikan berada pada kisaran US$10,1 miliar-US$11,5 miliar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa angka-angka asumsi tersebut masih dapat disesuaikan mengikuti perkembangan situasi global dan dinamika geopolitik.

Menurut pemerintah, penetapan angka yang lebih presisi diperlukan agar perencanaan sektor energi dalam APBN 2027 dapat menyesuaikan kondisi pasar minyak dan gas dunia.

Menunggu Keputusan Final Pemerintah

Dengan disampaikannya Nota Keuangan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo, masyarakat akan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai arah kebijakan subsidi energi tahun depan.

Perhatian terutama tertuju pada volume BBM bersubsidi, besaran subsidi listrik, LPG 3 kilogram, target lifting minyak dan gas, serta asumsi harga minyak mentah yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2027.

Kebijakan tersebut juga akan menjadi penentu ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan pada tahun depan.

Dengan demikian, pidato Nota Keuangan Presiden Prabowo bukan sekadar agenda konstitusional tahunan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk melihat arah kebijakan energi Indonesia pada 2027, termasuk bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, ketahanan energi, ketepatan sasaran subsidi, dan keberlanjutan fiskal negara.