BGN Bongkar Modus Penipuan Dapur MBG, Oknum Minta Uang untuk Buka Suspend
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar mewaspadai aksi penipuan yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk mengoperasikan kembali dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terkena suspend.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, lembaganya tidak pernah meminta uang atau memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk membuka kembali dapur SPPG yang terkena suspend maupun membantu dapur yang belum beroperasi.
Peringatan tersebut disampaikan Sudaryono melalui akun Instagram resminya pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Menurut Sudaryono, modus yang dilakukan oknum tersebut adalah menawarkan bantuan kepada mitra SPPG agar dapur yang belum beroperasi atau terkena suspend dapat segera dibuka kembali. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang dengan mengklaim memiliki hubungan atau mandat dari pimpinan BGN.
Sudaryono memastikan klaim tersebut merupakan penipuan.
Ia meminta para mitra SPPG tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan jasa serupa. Jika menemukan oknum yang meminta uang dengan mengatasnamakan dirinya, wakil kepala BGN, maupun pimpinan BGN lainnya, mitra diminta segera melaporkannya kepada kepolisian.
BGN juga menegaskan tidak pernah mengutus pihak tertentu untuk melakukan negosiasi atau memfasilitasi pembukaan dapur SPPG yang terkena suspend.
Dengan demikian, setiap pihak yang meminta imbalan uang dengan alasan dapat membuka suspend atau mempercepat operasional dapur MBG tidak memiliki kewenangan resmi dari BGN.
BGN Berhentikan 249 Pengelola SPPG
Peringatan mengenai penipuan tersebut muncul ketika pemerintah tengah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan SPPG dalam pelaksanaan Program MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkapkan bahwa BGN telah memberhentikan 249 pengelola SPPG karena persoalan disiplin dalam menjalankan tugas.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 183 pengelola telah diberhentikan sebelumnya. Sementara 66 pengelola lainnya diberhentikan dalam satu bulan terakhir setelah manajemen baru BGN melakukan penertiban.
Zulkifli menegaskan pengelola SPPG memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan. Pengelola juga diwajibkan berada di lokasi untuk mengawasi keamanan dan kualitas makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, ketidakhadiran pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan makanan dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan pangan dalam program MBG.
Sudaryono kemudian memastikan bahwa 66 pemberhentian terbaru tersebut merupakan tambahan dari 183 pengelola yang sebelumnya telah diberhentikan. Totalnya mencapai sekitar 249 pengelola SPPG.
463 SPPG Akan Dicek Langsung
Selain menertibkan pengelola yang dianggap tidak disiplin, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap pendataan SPPG.
Zulkifli menyebut BGN telah mendata sebanyak 27.415 SPPG dalam pelaksanaan Program MBG. Namun, masih terdapat 463 SPPG yang belum terdata dengan baik.
Pemerintah akan melakukan pengecekan langsung terhadap ratusan SPPG tersebut untuk memastikan keberadaan, status operasional, serta pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat tata kelola Program MBG, khususnya terkait pengawasan dapur, disiplin pengelola, pendataan SPPG, dan keamanan makanan.
BGN menegaskan pengawasan akan terus diperkuat agar program MBG tidak hanya berjalan secara luas, tetapi juga memenuhi standar operasional serta menjamin keamanan makanan bagi masyarakat penerima manfaat.
Sumber: Liputan6.com, 30 Agustus 2026; pernyataan Kepala BGN Sudaryono dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Jika ingin, saya juga bisa �membuat versi lebih tajam dengan gaya berita portal nasional, lengkap dengan �lead yang lebih kuat dan �judul yang lebih menarik untuk SEO.
Posting Komentar